Buton Selatan
24-03-2019  15:46
Warga Eks Kampung Lama Todombulu Tolak Perkampungan Jadi Kawasan Hutan
BUTON SELATAN, TRIBUN BUTON

Warga Eks kampung lama Todombulu kecamatan sampolawa kab. Buton Selatan menolak kampung lama Todombulu dijadikan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Karena Kampung lama Todombulu telah dijadikan sebagai kawasan perkebunan masyarakat yang di kelolah secara turun temuruan oleh masyarakat.

Dimana masyarakat tersebut atas persetujuan serta izin dari Wa ode Wau telah Bermukim dan berkebun di kawasan seluas 3.600 Hektar, sejak tahun 1700 sampai tahun 1970-an yang terletak di kampung lama todombulu kelurahan todombulu, kecamatan sampolawa, kab. Buton selatan. Dimana, pada tahun 1970-an Pemerintah RI dengan program restelemant masyarakat Eks Kampung lama todombulu dipindahkan ke wilayah tanah milik masyarakat mambulu kelurahan jaya bakti, kecamatan sampolawa tanpa adanya kompenisasi dari pemerintah RI sehingga masyarakat eks kampung lama todumbulu dan ahli waris wa ode wau tidak memiliki hak atas tanah.

Menurut Rusli Mandati selaku kuasa hukum LM syarif Makmun yang mewakili masyarakat, program restelement Pemerintah RI adalah bukan merupakan program pemindahan pemukiman tetapi program tersebut merupakan bentuk pemaksaan atau pengusiran paksa yang dilakukan oleh Aparat ABRI dengan cara melakukan kekerasan dan/atau pengancaman terhadap masyarakat kampung lama Todombulu.

“Di mana pada saat itu apabila masyarakat menolak untuk dipindahkan maka masyarakat akan dicap sebagai gerombolan PKI,”pungkasnya.

Lanjut, Rusli juga menganggap perbuatan yang dilakukan oleh RI pada saat itu merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 A – 28 J UUD 1945.
“ Akan tetapi, hingga saat ini masyarakat eks kampung lama todombulu masih mengelolah tanah di wilayah kampung lama todombulu dengan cara memanen atau mengolah hasil kebun mereka berupa kelapa, mangga, kemiri dan jati,”jelasnya.

Untuk itu, masyarakat eks-kampung lama todombulu yang diwakili LM. Syarif Makmun sebagai ahli waris Wa ode Wau mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kesatuan Pengelolah Hutan Produksi (KPHP) Lakompa selaku para tergugat.


Gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan No Perkara : 17/PDT.G/2018/PN.Psw. tertanggal 22 oktober 2018 dan sekarang dalam tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri pasarwajo.

Rusli Mandati SH menjelaskan bahwa perbuatan para tergugat dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan Surat Penunjukan kawasan hutan No 454/Kpts-II/1999 tertanggal 17 Juni 1999 yang mengklaim objek sengketa sebagai milik pemerintah yang diperuntukan sebagai kawasan hutan adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Karena pihak penggugat tidak pernah memberikan atau mengalihkan hak atas tanahnya yang terletak di kampung lama Todombulu, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kab. Buton Selatan seluas 3.600 Hektar kepada pemerintah RI.

Dan sesungguhnya Surat Penunjukan kawasan hutan No 454/Kpts-II/1999 tertanggal 17 Juni 1999 telah bertentangan dengan UU. 41 tahun 1999 tentang mekanisme penetapan kawasan hutan sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011. Tertanggal 21 Februari 2012 tentang pengujian UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 P/HUM/2011 terkait Penunjukan Kawasan Hutan di sumatera utara. Selain itu, para tergugat melalui Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutaan RI berdasarkan SK.465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 sengaja mengaburkan fakta seolah-olah surat penunjukan kawasan hutan No 454/Kpts-II/1999 tertanggal 17 Juni 1999, telah dilakukan penataan, pemetaan dan penetapan Kawasan Hutan sebagimana diamanahkan dalam pasal 15 ayat 1 UU. 41 tahun 1999.

Dengan tujuan untuk menguasai tanah milik Penggugat adalah bentuk perbuatan hukum karena baik Surat Penunjukan kawasan hutan No 454/Kpts-II/1999 tertanggal 17 Juni 1999 serta SK.465/Menhut-II/2011 Tertanggal 9 Agustus 2011 Bukan merupakan Surat Keputusan Tentang Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya adalah baik itu masyarakat eks kampung lama todombulu maupun LM. Syarif Makmun tidak pernah mangalihkan hak atas tanahnya yang terletak di kampung lama todombulu, kelurahan todombulu, kecamatan sampolawa, kab. Buton selatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dijadikan kawasan hutan. (Mira)
Telah dibaca 151 kali
Berita Terkait
Advertisement