Buton Selatan
09-05-2016  10:11
Ini Evaluasi AMP Busel Selama Enam Bulan Faisal Memimpin
BATAUGA, BP - Aksi unjuk rasa (Unras) perwakilan masyarakat Buton Selatan (Busel) dari tujuh Kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Busel, mengungkap berbagai persoalan yang terakumulasi dalam kurun waktu enam bulan H Muhamad Faisal menjabat Bupati Busel.
AMP Busel mendesak mundur Faisal setelah mengevaluasi kinerja Pj Bupati pengganti La Ode Mustari tersebut. Mulai dari persoalan roda pemerintahan di Busel yang dinilai tidak sebagaimana mestinya, tidak kondusif lagi karena kurangnya kontrol dan koordinasi, akibat tumpang tindihnya kepentingan Faisal maju sebagai bakal calon (balon) Bupati Busel dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Busel 2017 mendatang.
Hal ini disebut ironis oleh AMP Busel, sebab salah satu tupoksi Faisal sebagai Pj Bupati Busel adalah memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Busel, namun ternyata diapun (Faisal) ikut menyatakan diri maju sebagai balon Bupati Busel. Alhasil AMP Busel menyebut Faisal 'mabuk oleh buaian dan nikmatnya kekuasaan'.
Dalam lembaran pernyataan sikap AMP Busel yang berjumlah tujuh lembar, yang juga dipaparkan secara lantang oleh orator, juga dalam rapat dengar pendapat (hearing) AMP Busel bersama DPRD Busel, Senin (2/5), tertulis dengan jelas aspirasi AMP Busel mendesak agar Faisal segera mundur dari jabatannya sebagai Pj Bupati, karena tumpang tindih kepentingan pribadinya yang maju sebagai balon Bupati Busel sangat berdampak negatif dan merugikan masyarakat Busel. Terlebih lagi pemanfaatan fasilitas Negara/Daerah untuk pencitraan dirinya ke tengah-tengah masyarakat.
AMP Busel menilai yang terjadi saat ini dalam Pemerintah Kabupaten Busel, lemahnya koordinasi internal atau eksternal masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga jauh dari iklim pemerintahan yang kondusif, seperti yang diharapkan segenap masyarakat Busel akan hadirnya pemerintahan yang akuntabel, professional dan transparan di Busel sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Yang juga menuai polemik tak lepas dari sorotan AMP Busel adalah pelayanan kesehatan di Busel. Contoh kasus, tidak dapat diberlakukannya Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Busel, sehingga masyarakat yang hendak mendapat pelayanan pemeriksaan atau perawatan kesehatan masih tetap membayar.
"Ini potret pelayanan kesehatan di Ibukota Busel, Kecamatan Batauga, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok kepulauan Busel dan wilayah terpencil sana. Ini sangat memprihatinkan," tegas Darwin, Sekretaris AMP Busel.
Tak henti sampai disitu, AMP Busel mengungkap persoalan proyek fisik dan non fisik di Busel, yang mereka (AMP Busel) sinyalir untuk kepentingan politik Faisal. AMP Busel menulis, 'proyek di Busel hanya untuk diarahkan kepada mereka yang mendukung langkah Faisal sebagai balon Bupati dengan tidak memperhatikan kualifikasi kontraktor yang akan melaksanakan proyek pembangunan di Busel. Maka sudah pasti hasilnya nanti akan mengecewakan dan jauh dari standar pembangunan yang sesungguhnya. AMP Busel akan memantau penuh pelaksanaan tender proyek disemua Dinas dilingkup Pemerintah Busel demi menyelamatkan pembangunan Busel'.
Beberapa kali kunjungan Faisal keluar negeri dinilai AMP Busel sebagai penghamburan dan menyia-nyiakan keuangan daerah, karena perjalanan tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi seorang Pj Bupati. AMP Busel menilai perjalanan keluar negeri Faisal tidak lebih hanyalah sebagai upaya pencitraan, dengan menggunakan anggaran Busel. 'Ini patut disayangkan, kalau saja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur Busel, jelas sangatlah berarti bagi Busel dan seluruh masyarakatnya.
Dalam unras kala itu, AMP Busel juga menyinggung persoalan Jati Sampolawa yang hingga kini terus berpolemik, bak benang kusut yang tak mampu diurai oleh Faisal. Faisal disebut tidak dapat memberikan solusi, bahkan potensi alam Busel tersebut kini ditebang secara berjamaah, tak hanya pihak Perusahaan pengolah Jati, melainkan juga oknum-oknum warga, yang diduga melibatkan "mafia" kayu, yang terstruktur dan terorganisir. Ini sangat pelik, sebab faktanya disana (Sampolawa) telah ada istilah 'siapa cepat dia dapat'. 'AMP Busel mengartikan kondisi Busel seakan sebuah Daerah yang tak memiliki Pemerintahan, yang didalamnya tidak ada keteraturan atau dengan kata lain, di Busel seakan percuma ada Pemkab Busel, karena kasus ini tidak pernah terselesaikan, malah semakin hari semakin kronis'.
AMP Busel mengagendakan akan menggelar aksi unras susulan, dengan massa yang lebih banyak, untuk lebih mempertegas kepada pihak-pihak terkait agar segera bertindak sesuai dengan tupoksinya, agar mensegerakan Faisal mundur dari jabatannya sebagai Pj Bupati Busel. (**)
Peliput: LM Irfan Mihzan
Telah dibaca 522 kali
Berita Terkait
Advertisement